ARIWARA.COM – PATI Berbagai kementerian dan lembaga negara telah mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dengan alasan dan kebutuhan spesifik yang mereka sampaikan dalam serangkaian rapat kerja bersama DPR. Berikut daftar lengkapnya:
- Polri: Polri memimpin daftar dengan permohonan kenaikan anggaran sebesar Rp60,64 triliun, yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan pelayanan publik.
- Mahkamah Agung (MA): MA mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk menjaga dan meningkatkan standar pengelolaan peradilan.
- Komisi Yudisial (KY): KY mengajukan tambahan anggaran senilai Rp116,8 miliar untuk memperkuat fungsi pengawasan yudisial.
- Kejaksaan Agung (Kejagung): Kejagung meminta tambahan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk memperkuat program-programnya.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP): BPIP mengajukan tambahan anggaran Rp100 miliar untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui platform digital.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp117 miliar untuk memperkuat operasi anti-korupsi.
- Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN): OIKN memerlukan tambahan Rp29,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam): Kemenko Polhukam meminta tambahan Rp168 miliar untuk menyesuaikan dengan dinamika politik, hukum, dan keamanan.
- Komnas HAM: Komnas HAM mengajukan tambahan anggaran Rp37,15 miliar untuk memastikan hak asasi manusia terjamin.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek): Kemendikbudristek membutuhkan tambahan Rp25,01 triliun untuk memenuhi kebutuhan dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): KKP mengusulkan tambahan anggaran Rp4,47 triliun untuk mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.
Permohonan tambahan anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah dan lembaga negara untuk menghadapi tantangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif di tahun mendatang. Semua usulan ini akan dipertimbangkan oleh DPR sebelum penetapan anggaran untuk tahun 2025. Semoga Info ini Bermanfaat,.
