ARIWARA.COM – PATI Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kurangnya alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan wilayah perbatasan. Pernyataan ini disampaikan oleh Tito selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rakor Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara yang diadakan di Gedung Tribrata pada Kamis (6/6).
Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Tito mengungkapkan bahwa hanya 18 di antaranya yang berada di daerah perbatasan. Namun, hanya 7 provinsi yang mengalokasikan dana APBD untuk mengembangkan wilayah perbatasannya. Ketika dilihat dari tingkat Kabupaten atau Kota, Tito menyebutkan bahwa dari total 54 wilayah, hanya 13 yang mengalokasikan dana untuk pengembangan perbatasan.
